Berdasarkan hal tersebut, Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi longsor guna melihat langsung kondisi dan dampak yang terjadi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang Herman Suyatman, dalam paparannya mengatakan menurut data BPBD Kab. Sumedang per tanggal 15 Januari 2021, kejadian longsor tersebut berdampak pada korban jiwa dan materil.
"Hingga hari ini 15 Januari, korban tertimbun longsor diperkirakan 40 orang, 24 orang diantaranya sudah ditemukan dan 16 orang masih dalam pencarian. Luka berat 3 orang, luka ringan 22 orang dan diperkirakan warga yang terdampak sejumlah 1.003 jiwa / 267 KK. Sedangkan rumah yang tertimbun 20 unit, rumah rusak berat 5 unit, rumah rusak ringan dan terancam 51 unit," ucap Herman saat menerima perwakilan Komisi VIII DPR RI dan BNPB di pos komando SMAN 1 Cimanggung, Sumedang, Jawa Barat, Jumat (15/1/2021).
Lebih lanjut ia menyampaikan akan segera merelokasi warga terdampak sesuai dengan arahan kepala BNPB Doni Monardo beberapa waktu lalu.
"Pemda akan melakukan relokasi permanen bagi masyarakat terdampak dan terancam longsor, dan kami sedang melakukan persiapan untuk lokasi yang ditentukan," tutur Herman.
Pada kesempatan yang sama wakil ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan, mengatakan Komisi VIII membidangi kebencanaan, oleh karena itu akan melakukan pendampingan terkait persoalan kebencanaan di Indonesia, salah satunya mengutamakan peran mitigasi atau pencegahan guna kurangi dampak bencana.
"Di dalam pembahasan Perubahan UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana di Komisi VIII DPR RI, mitigasi bencana adalah salah satu poin yang dibahas dengan memperhatikan tata ruang dari segi kebencanaan," kata Ace.
Seperti longsor yang terjadi di Sumedang ini, daerah tempat terjadinya bencana longsor merupakan daerah padat penduduk yang memiliki kemiringan tanah yang berisiko terjadi longsor.
"Daerah itu dijadikam pemukiman penduduk yang cukup padat, sangat penting analisis dampak bencana dalam tata ruang ataupun pembangungan. TIdak boleh ada pemberian izin bagi pendirian bangunan yang tidak memperhatikan dampak bencana," lanjut Ace.
Kemudian Sekretaris Utama BNPB Harmensyah menjelaskan, pemerintah pusat dalam hal ini BNPB akan terus mendukung proses penanggulangan bencana longsor, termasuk menyiapkan dukungan untuk relokasi bagi warga.
"Pemerintah pusat akan memberikan dukungan relokasi bagi masyarakat terdampak, untuk lokasi yang menentukan dari pemerintah daerah," jelas Harmensyah.
Dalam rangka melakukan pencegahan longsor, perlu adanya bantuan alam, pada kesempatan ini BNPB memberikan ribuan bibit pohon guna ditanam dilokasi yang rawan longsor.
BNPB dan Komisi VIII DPR RI Tinjau Longsor Sumedang
Editor: Kaka