Kabar.Istimewa.in | Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo memutuskan menunda pembelajaran tatap muka di sekolah, mulai dari satuan pendidikan PAUD hingga Pendidikan Masyarakat (Dikmas) pada Januari 2021.
Ganjar Pranowo (Foto: Istimewa)
Penundaan tersebut tertuang dalam urat edaran nomor 445/0017480 tentang antisipasi peningkatan Covid-19. Surat tersebut juga telah disampaikan kepada seluruh wali kota dan bupati di Jateng.
Ganjar mengatakan keputusan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rapat evaluasi beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi pandemi Covid-19 juga belum pasti.
"Ya kita tunda dulu karena semuanya belum pasti," kata Ganjar, dikutip dari keterangan resmi Pemprov Jateng, Jumat (18/12).
Ganjar meminta agar satuan pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP hingga Dikmas untuk menunda belajar tatap muka di sekolah. Ganjar menyebut sarana prasarana hingga standar operasional prosedur harus disiapkan dengan maksimal.
"Sekarang kita sudah punya itu, terus kemudian gurunya, muridnya, wali murid atau orang tua kita siapkan semua," ujarnya.
Politikus PDIP itu menegaskan penundaan belamra tatap muka di sekolah berlaku untuk seluruh daerah di wilayah Jateng, khususnya daerah dengan peningkatan kasus Covid-19 yang tinggi.
"Kalau kemudian kondisi di daerah itu ternyata peningkatan Covid-nya tinggi ya jangan dulu, enggak boleh, tunda semuanya, ora usah kesusu," katanya.
Menurut Ganjar, pihaknya tak menutup kemungkinan kegiatan belajar tatap muka di sekolah kembali dilaksanakan, dengan catatan masyarakat disiplin protokol kesehatan dan vaksin Covid-19 mulai diberikan.
"Kecuali nanti tiba-tiba terjadi penurunan drastis gitu ya. Di awal-awal bulan, masyarakat taat, vaksin mulai masuk, terjadi penurunan, ya bukan tidak mungkin kita buka. Tapi rasa-rasanya kalau Januari kok belum," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengizinkan pembukaan sekolah di semua zona mulai Januari 2021. Keputusan pembukaan sekolah tatap muka harus dilakukan bersama oleh pemerintah daerah, kepala sekolah dan Komite Sekolah.